JAKARTA,CERITAJAMBI.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah tidak akan turun tangan secara khusus mengatasi kekosongan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta seperti Shell.
Ia justru mendorong mekanisme kerja sama antar pelaku usaha atau business to business (B2B) sebagai solusi.
Pernyataan ini disampaikan Bahlil di tengah kelangkaan BBM yang masih terjadi di banyak SPBU Shell. Kondisi tersebut memicu pertanyaan publik soal peran pemerintah dalam menjamin distribusi energi yang merata, terutama ketika pemain swasta mengalami kendala pasokan.
“Silakan B to B. Negara itu hadir bukan untuk mengurus satu kelompok, tapi seluruh rakyat,” tegas Bahlil.
Pemerintah Ambil Jarak, Pasar Diminta Bergerak
Sikap pemerintah yang tidak memberikan perlakuan khusus kepada SPBU swasta menandakan pendekatan berbasis mekanisme pasar. Bahlil menilai, badan usaha yang ingin tetap bertahan harus aktif mencari solusi sendiri, termasuk menjalin kolaborasi dengan perusahaan lain.
Langkah ini sekaligus mempertegas bahwa pemerintah hanya berperan sebagai regulator, bukan penyelamat bagi entitas bisnis tertentu.
Namun, di sisi lain, kebijakan ini memunculkan kritik tersirat: di saat distribusi energi terganggu, sejauh mana negara bisa lepas tangan tanpa berdampak pada konsumen?
Impor BBM Shell Masih Dievaluasi
Sementara itu, proses perbaikan pasokan BBM Shell masih bergantung pada keputusan pemerintah terkait izin impor. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyebut pihaknya masih melakukan evaluasi.
“Masih kami evaluasi,” ujarnya singkat.
Ketidakpastian ini memperpanjang krisis pasokan di SPBU Shell, yang hingga kini dilaporkan masih kosong di banyak wilayah. Berbeda dengan SPBU BP yang di beberapa lokasi masih memiliki stok.
Dampak ke Konsumen Mulai Terasa
Kelangkaan BBM di SPBU swasta berpotensi menambah tekanan pada SPBU milik negara, khususnya Pertamina. Jika konsumen beralih secara masif, risiko antrean panjang hingga gangguan distribusi bisa meningkat.
Situasi ini memperlihatkan rapuhnya rantai pasok energi ketika salah satu pemain terganggu, sekaligus menguji efektivitas koordinasi antara pemerintah dan badan usaha.
Ujian Kebijakan Energi
Kasus kosongnya BBM Shell menjadi ujian nyata bagi kebijakan energi nasional. Di satu sisi, pemerintah ingin menjaga prinsip keadilan tanpa keberpihakan. Namun di sisi lain, publik tetap menuntut jaminan ketersediaan energi yang stabil di lapangan.
Jika skema B2B tidak segera membuahkan hasil, bukan tidak mungkin tekanan terhadap pemerintah akan meningkat—terutama dari masyarakat yang terdampak langsung.
Kini, bola panas ada di tangan pelaku usaha. Tapi jika krisis berlarut, publik akan tetap menagih peran negara. (*)
