JAMBI,CERITAJAMBI.COM – Pemerintah Kota Jambi memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi, Informasi dan Edukasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta TPPO bagi Kelompok Masyarakat Rentan yang digelar di Aula DPMPPA Kota Jambi, Selasa (15/9/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi itu dibuka Ketua TP PKK Kota Jambi, Dr. dr. Hj. Nadiyah, Sp.OG. Ia juga menjadi salah satu narasumber bersama Psikolog Pendidikan PUSPAGA Putri Pinang Masak, Septiriana Wulandari.
Sebanyak 100 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka berasal dari perangkat daerah di lingkungan Pemkot Jambi, TP PKK, Forum Komunikasi Rukun Tetangga (FKRT), Lembaga Adat Kecamatan, akademisi, Forum Anak Daerah (FAD) Bumi Angso Duo, forum masyarakat rentan serta unsur terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Nadiyah menegaskan bahwa menciptakan rasa aman bagi perempuan dan anak bukan sekadar bentuk kepedulian, tetapi merupakan hak yang harus dijamin dan dilindungi.
“Ini merupakan kewajiban kita bersama, baik sebagai negara, pemerintah, keluarga maupun masyarakat, serta hal penting dalam mewujudkan visi besar Kota Jambi Bahagia,” ujar Nadiyah.
Menurutnya, pencegahan kekerasan tidak boleh baru dilakukan setelah kejadian terjadi. Upaya tersebut harus dimulai sedini mungkin, bahkan sebelum seseorang menjadi korban.
Keluarga Jadi Benteng Pertama
Nadiyah menyebut ada tiga hal penting yang perlu diperkuat dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO.
Pertama, keluarga harus menjadi benteng pertama. Keluarga harus menjadi tempat yang aman bagi anak untuk berbicara sekaligus ruang bagi perempuan untuk dihargai dan dilindungi.
Ketahanan keluarga, kata Nadiyah, dapat dibangun melalui komunikasi terbuka, pola pengasuhan positif serta kemampuan mengenali tanda-tanda kekerasan dan kerentanan sejak dini.
“Kita perlu membangun ketahanan keluarga dengan komunikasi yang terbuka, pengasuhan yang positif, dan kemampuan mengenali tanda-tanda kekerasan maupun kerentanan sejak dini,” katanya.
Kedua, lingkungan masyarakat harus menjadi sistem kewaspadaan pertama.
Ketua RT, TP PKK, tokoh adat, tokoh masyarakat dan berbagai unsur lainnya dinilai memiliki peran penting dalam mendeteksi sekaligus mencegah kekerasan maupun TPPO.
Nadiyah meminta masyarakat tidak menunggu persoalan menjadi besar sebelum mengambil tindakan.
“Kita jangan menunggu kekerasan menjadi besar baru kita bertindak. Jika ada perubahan perilaku anak, keluarga yang mulai terisolasi, dugaan kekerasan, atau tawaran pekerjaan yang mencurigakan, kenali, peduli, dan segera hubungkan dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan. Karena diam bukanlah solusi,” tegasnya.
Korban Harus Dilindungi, Bukan Dihakimi
Hal ketiga yang ditekankan Nadiyah adalah memastikan korban mendapatkan perlindungan dan bukan penghakiman.
Ia mengingatkan agar korban kekerasan tidak kembali mengalami trauma akibat disalahkan, dipermalukan atau tidak dipercaya.
Sebaliknya, korban harus memperoleh dukungan, pendampingan serta akses terhadap layanan yang tepat.
“Pesannya cukup sederhana: percaya korban, lindungi korban, dampingi korban, dan pastikan korban mendapatkan layanan yang tepat,” jelasnya.
Nadiyah berharap pembangunan Kota Jambi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan, ramah bagi anak serta memiliki ketahanan keluarga yang kuat.
Ia juga berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebatas sosialisasi, tetapi menghasilkan pengetahuan, jejaring dan keberanian masyarakat untuk bertindak ketika menemukan persoalan.
“Semoga kegiatan hari ini dapat menghasilkan pengetahuan, agar kita tahu apa yang harus dikenali dan dicegah; jejaring, agar kita tahu harus menghubungi siapa ketika menemukan persoalan; serta keberanian untuk bertindak, agar tidak ada lagi kekerasan yang dianggap biasa dan tidak ada korban yang merasa sendirian,” harap Nadiyah.
Ia kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat membangun komitmen bersama melalui gerakan “Lihat, Peduli, Cegah, dan Lindungi.”
“Lihat ketika ada tanda-tanda kekerasan. Peduli ketika ada yang membutuhkan pertolongan. Cegah sebelum menjadi korban, dan lindungi mereka yang membutuhkan,” lanjutnya.
Menurut Nadiyah, masyarakat Kota Jambi perlu semakin peka, berani dan tanggap terhadap berbagai bentuk kekerasan maupun praktik perdagangan orang.
“Semoga dari forum ini lahir masyarakat Kota Jambi yang semakin peka, berani, dan tanggap, sehingga kekerasan dapat dicegah dan setiap perempuan serta anak dapat tumbuh, hidup, dan berkembang dengan aman, bermartabat dan bahagia,” serunya.
Nadiyah menegaskan, perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah.
“Karena pada hakikatnya, perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala DPMPPA Kota Jambi Noverentiwi Dewanti mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan penguatan mental, pemulihan psikologis, pengenalan modus TPPO hingga akses perlindungan bagi masyarakat atau kelompok rentan.
Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk membangun jejaring sosial agar masyarakat mengetahui akses serta pihak yang dapat dihubungi ketika menemukan persoalan kekerasan maupun TPPO.
“Kegiatan ini dilaksanakan 15 September 2026, dengan 100 orang peserta,” singkatnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasat Pol PP Kota Jambi Iper Riyansuni serta perwakilan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. (*)
