CERITAJAMBI.COM – Dua kepala kepolisian sektor (Kapolsek) di Jambi menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan penipuan penerimaan anggota Polri dengan terdakwa Muhammad Daffa Januar Al Baqi di Pengadilan Negeri Jambi, Kamis (19/11/2026).
Keduanya mengakui telah menyerahkan uang kepada Daffa agar anak mereka bisa diterima menjadi anggota Polri melalui jalur yang disebut sebagai kuota khusus susulan Bintara Polri 2026.
Dalam sidang yang digelar dengan agenda pemeriksaan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut, terdapat lima saksi yang dihadirkan. Dua di antaranya merupakan pejabat kepolisian yang mengaku menjadi korban dalam perkara tersebut.
Mereka adalah Deni Saifudin, Kapolsek Rantau Panjang, serta Wiwik Utomo, Kapolsek Sungai Bahar. Selain keduanya, JPU juga menghadirkan Maria yang merupakan istri Deni dan Raihan, anak Deni yang mengikuti seleksi Bintara Polri tetapi dinyatakan tidak lulus.
Dalam keterangannya, Deni mengungkapkan awal mula dirinya menghubungi Daffa setelah mengetahui anaknya, Raihan Aliffadey Abiyyu, gagal dalam seleksi penerimaan anggota Polri.
Raihan diketahui berada di peringkat 41, sementara jumlah peserta yang diterima melalui kuota reguler sebanyak 40 orang.
“Anak saya dapat urutan 41 dari 40 peserta yang diterima,” ujar Deni di hadapan majelis hakim.
Deni kemudian menghubungi Daffa untuk mencari informasi mengenai kemungkinan anaknya masih bisa diterima. Menurut Deni, dirinya mengenal Daffa sebagai ajudan atau orang dekat salah satu pejabat di Polda Jambi.
“Dia ajudan Karo SDM, jadi saya cari info dari dia,” ungkapnya.
Dari komunikasi tersebut, Deni mengaku mendapat informasi bahwa terdapat kuota khusus dalam penerimaan anggota Polri. Namun, untuk bisa memasukkan anaknya melalui jalur tersebut, Daffa disebut meminta uang sebesar Rp700 juta.
“Kata Daffa, 40 orang untuk kuota reguler dan 37 untuk kuota khusus,” ujarnya.
Deni kemudian mentransfer uang Rp700 juta ke rekening pribadi atas nama Daffa. Namun, harapan agar anaknya diterima menjadi anggota Polri tidak terwujud.
Belakangan, Deni mengetahui bahwa kuota khusus yang dijanjikan tersebut ternyata tidak ada. Sementara uang yang telah disetorkan hingga kini belum dikembalikan.
“Ternyata kuota khusus tidak ada. Anak saya akhirnya tidak lulus dan uangnya tidak kembali,” katanya.
Pengakuan serupa disampaikan Wiwik Utomo. Kapolsek Sungai Bahar tersebut juga mengakui menyerahkan uang kepada Daffa setelah mendapatkan tawaran memasukkan anaknya melalui jalur kuota khusus penerimaan anggota Polri.
“Saya juga kasih uang ke Daffa agar anak masuk kuota khusus dan ternyata kuota khusus itu tidak ada,” bebernya.
Sementara itu, kuasa hukum Daffa, Putra Tambunan, menilai keterangan para saksi dalam persidangan justru tidak menunjukkan adanya unsur penipuan sebagaimana yang didakwakan kepada kliennya.
Menurut Putra, tidak ditemukan adanya unsur bujuk rayu maupun ancaman. Ia juga menyoroti bahwa komunikasi awal justru dilakukan oleh saksi kepada terdakwa.
“Apakah ada bujuk rayu ataupun ancaman? Kan tidak ada. Bahkan klien kami yang dihubungi oleh saksi korban,” ujarnya.
Putra juga mempertanyakan konstruksi perkara tersebut. Menurutnya, penyerahan uang Rp700 juta justru mengarah pada dugaan upaya pemberian suap agar anak saksi bisa diterima menjadi anggota Polri.
“Ini yang ingin kami sampaikan bahwa di sini tidak ada korban, yang artinya adanya upaya-upaya suap untuk penerimaan anggota Polri. Hal ini pun bisa jadi atensi bagi pihak kepolisian, sebab kami juga sudah laporkan ke Mabes Polri,” pungkasnya.






