JAMBI, CERITAJAMBI.COM – Mendapat laporan dari warga terkait dugaan penolakan pasien korban kebakaran oleh rumah sakit, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly langsung turun tangan. Ia mengunjungi korban pada Minggu pagi (1/6/2025), didampingi Anggota DPRD Provinsi Jambi, H. M. Nasir.
Keduanya mengunjungi Nurbati, seorang perempuan paruh baya yang menjadi korban kebakaran di rumahnya di Jalan Guru Muchtar RT 14, Kelurahan Jelutung. Nurbati menderita luka bakar di tangan dan kaki, serta mengalami dislokasi pada lutut kirinya akibat insiden tersebut.
“Saat kejadian, mamak sedang sendiri di rumah. Tiba-tiba dapur terbakar dan melukai tangan serta kakinya,” ungkap anak korban.
Menurut keterangan keluarganya, Nurbati sempat dibawa ke Rumah Sakit Mitra pada pagi hari usai kebakaran. Namun, pada sore harinya, pihak rumah sakit meminta agar pasien pulang tanpa penjelasan yang jelas.
Hal ini turut dibenarkan oleh Ketua RT setempat. “Kami tidak tahu alasan kenapa beliau disuruh pulang,” ujarnya.
Mendengar hal itu, Kemas Faried segera berkoordinasi dengan Direktur RSUD Abdul Manap agar korban segera dijemput menggunakan ambulans untuk mendapatkan perawatan lanjutan.
“Soal biaya tidak perlu dipikirkan. Pemerintah yang akan menanggung,” ujar Kemas Faried kepada keluarga korban.
Menanggapi dugaan penolakan oleh Rumah Sakit Mitra, Kemas Faried menegaskan bahwa rumah sakit seharusnya mengutamakan keselamatan pasien di atas urusan administrasi.
“Kalau benar ada penolakan, ini sangat fatal. Apalagi BPJS Kesehatan korban aktif,” tegasnya. Ia pun memastikan akan memanggil manajemen Rumah Sakit Mitra untuk meminta klarifikasi.
“Tidak boleh ada alasan menolak pasien, apalagi dalam kondisi darurat seperti luka bakar. Ini peringatan keras,” sambungnya.
H. M. Nasir yang turut mendampingi juga menyampaikan keprihatinannya. Mantan Ketua DPRD Kota Jambi itu menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak siapa pun yang hendak berobat.
“Ini preseden buruk. Kemanusiaan harus diutamakan. Soal biaya, itu bisa diurus. Pemerintah kota punya anggaran untuk hal-hal seperti ini,” katanya.
Ia juga mendukung langkah DPRD Kota Jambi untuk memanggil manajemen rumah sakit. “Bagaimana mungkin kita bicara soal pelayanan publik dan kebahagiaan warga, jika masih ada rumah sakit yang menolak pasien?” tutup Nasir.






