CERITAJAMBI.COM – Kekecewaan mewarnai audiensi antara mahasiswa dan DPRD Kabupaten Bungo pada Senin (28/4/2025), terkait maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang belum juga ditindak tegas.
Ketidakjelasan sikap DPRD membuat sebagian peserta audiensi geram. Akibatnya, Koordinator Lapangan (Korlap), Zikri Julian Saputra, mengundurkan diri dari aliansi Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Mahasiswa Kabupaten Bungo, Rabu malam (30/4/2025).
Meski demikian, semangat untuk melanjutkan perjuangan tetap menyala. Surat permohonan audiensi baru kembali dilayangkan dan dijadwalkan pada Senin (6/5/2025).
“Audiensi kali ini menuntut DPRD Kabupaten Bungo mengevaluasi dan mengkaji kembali program kerja Kapolres Bungo tentang Zero Peti yang diterbitkan ditahun 2024, dinilai tidak pro terhadap rakyat kecil. Ini bukan bentuk penolakan kami terhadap Zero Peti, jika Zero Peti program yang dikhususkan untuk pemberantasan Peti menggunakan alat berat kami mendukung penuh akan program tersebut, namun untuk peti yang menggunakan alat lain (Dompeng, Robin dan mendulang) perlu ada nya pengkajian yang lebih mendalam.” Jelas Nazri Selaku koordinator lapangan pengganti.
Seorang pelaku PETI yang enggan disebut namanya juga menambahkan, PETI jadi keterpaksaan karena sulit mencari kerja.
“Kami ko SMP be dk lulus bang, kek Mano kami nak cari kerjo, enak lah kami dompeng Bae dkdo butuh ijazah tu dak.” Tambah sipelaku.
Audiensi lanjutan ini digerakkan oleh PMII Bungo, GMNI Bungo, BEM Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio (IAKSS), serta BEM Institut Agama Islam Yasni (IAI Yasni).
Presiden Mahasiswa IAKSS, Adit, menyoroti perlunya kebijakan berbasis realita lokal.
“Jika program dibuat hanya berdasarkan undang-undang tanpa menyesuaikan kondisi sosial wilayah, maka tujuannya patut dipertanyakan,” ujar Adit.
Nazri menutup dengan harapan agar DPRD Bungo segera merumuskan solusi komprehensif terkait PETI, tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga aspek ekonomi dan sosial masyarakat.
