JAMBI,CERITAJAMBI.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau panjang yang berpotensi memicu krisis air bersih dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Salah satu langkah yang disiapkan yakni mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp4,7 miliar dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Anggaran tersebut diprioritaskan untuk penanggulangan dampak kemarau, termasuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta penanganan bencana lainnya.
Wali Kota Jambi, Dr. dr. Maulana, M.K.M., menyampaikan hal itu usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi, Sabtu (29/8/2026). Rapat tersebut membahas penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi terhadap Nota Pengantar Raperda Perubahan APBD 2026.
Maulana mengatakan, tambahan pendapatan daerah yang berasal dari surplus Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), serta insentif dari pemerintah pusat akan dimaksimalkan untuk mendukung program prioritas masyarakat.
“Kenaikan pendapatan dan alokasi BTT ini kita fokuskan untuk program prioritas publik. Untuk sektor bencana, alokasi dana BTT sebesar Rp4,7 miliar sudah disiapkan. Ini bagian dari respons kita terhadap penanggulangan dampak kemarau, seperti distribusi air bersih dan penanganan kebencanaan lainnya,” ujar Maulana.
Pemkot Jambi Kerahkan 21 Armada Tangki Air
Krisis air bersih mulai dirasakan masyarakat akibat penurunan debit Sungai Batanghari serta mengeringnya sumur gali di sejumlah wilayah, termasuk kawasan Kenali.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemkot Jambi telah mendistribusikan puluhan ribu meter kubik air bersih langsung ke permukiman warga.
Sebanyak 21 unit mobil tangki air bersih dimobilisasi untuk mempercepat penyaluran air kepada masyarakat. Armada tersebut terdiri dari 4 unit milik Perumda Air Minum Tirta Mayang, 15 unit dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan), serta 2 unit dukungan dari Batalyon.
“Distribusi air bersih ini merupakan langkah marathon. Kita mengerahkan seluruh sumber daya dan terus menjaga ritme pelayanan agar kebutuhan dasar masyarakat terlayani hingga musim kemarau berakhir,” jelasnya.
Selain penanganan jangka pendek, Pemkot Jambi juga menyiapkan solusi jangka panjang dengan mengusulkan pembangunan 22 unit sumur bor dalam kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Usulan tersebut mencakup dua unit sumur bor di setiap kecamatan. Menurut Maulana, respons pemerintah pusat terhadap usulan tersebut cukup positif.
“Kita mengusulkan pembangunan 22 unit sumur bor dalam, yaitu 2 unit per kecamatan. Respons dari pusat sangat positif dan akan digabungkan dalam program penanganan wilayah penyeimbang. Ke depan, sumur bor ini bisa difungsikan juga sebagai hidran pemadam kebakaran saat terjadi karhutla,” katanya.
ISPU dan Aktivitas Sekolah Terus Dievaluasi
Di tengah ancaman kekeringan, Pemkot Jambi juga terus memantau kondisi kualitas udara akibat kabut asap karhutla di wilayah regional.
Pergerakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang fluktuatif menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Maulana mengatakan, kebijakan pembelajaran tatap muka maupun daring dievaluasi secara berkala setiap tiga hari dengan mempertimbangkan kondisi udara dan arah angin, termasuk kondisi di daerah sekitar Kota Jambi.
“Keputusan belajar mengajar dievaluasi dinamis per tiga hari dan diumumkan sehari sebelumnya. Jika angka ISPU berada di bawah 100, kegiatan belajar tetap berjalan tatap muka. Kita terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar keselamatan anak-anak sekolah tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Maulana juga mengimbau masyarakat agar menggunakan air bersih secara bijak dan hemat selama musim kemarau.
Masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih darurat di lingkungannya dapat melapor melalui layanan Call Center 112 atau 110. (*)
