DAERAH  

Pemkot Jambi Perkuat Mitigasi Bencana, Kajian Risiko 2026 Diuji Publik Kabar Lemang

Pemkot Jambi Perkuat Mitigasi Bencana, Kajian Risiko 2026 Diuji Publik.

JAMBI,CERITAJAMBI.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terus memperkuat upaya deteksi dini, mitigasi, dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana. Salah satunya melalui Uji Publik Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Urusan Kebencanaan Tahun 2026.

Kegiatan tersebut digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi di Aula Bapperida Kota Jambi, Rabu (26/8/2026).

Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi, Drs. H. A. Ridwan, M.Si., yang mewakili Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M.

Forum ini diikuti sejumlah unsur Pemerintah Kota Jambi, mulai dari perangkat daerah, camat, lurah, Forum Ketua RT se-Kota Jambi hingga pemerhati kebencanaan. Turut hadir Tenaga Ahli Penyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana BNPB, Ade Siola Putra, sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, A. Ridwan mengatakan pemetaan karakteristik wilayah penting dilakukan untuk mengetahui berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di Kota Jambi.

Sejumlah ancaman bencana yang perlu diantisipasi antara lain banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran permukiman hingga dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari wilayah sekitar.

“Seperti saat ini, Kota Jambi juga terdampak kebakaran hutan dan lahan dari daerah tetangga. Namun, kondisi ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus bersinergi dan berkolaborasi. Salah satunya melalui uji publik kajian risiko bencana yang kita laksanakan hari ini,” ujar A. Ridwan.

BACA JUGA :  Lantik Direksi Baru PT Siginjai Sakti, Maulana : Kalau Minta Tambahan APBD, Saya Copot!

Menurutnya, BPBD memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana, terutama dalam mendeteksi potensi ancaman sejak dini sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

A. Ridwan menilai data dan informasi kebencanaan yang akurat juga menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan serta langkah penanganan bencana.

“Dengan adanya BPBD, kita sudah memiliki kajian dan data mengenai zona-zona rawan bencana. Dengan demikian, kita dapat menyiapkan berbagai tahapan penanganan, baik sebelum bencana terjadi maupun setelah bencana terjadi,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan Forum Ketua RT dalam upaya penanggulangan bencana.

Menurutnya, Ketua RT memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan mengetahui kondisi lingkungan masing-masing.

“Peran Ketua RT sangat penting, terutama dalam menghadapi persoalan seperti kekeringan maupun potensi bencana lainnya, karena mereka mengetahui secara langsung kondisi di lapangan,” katanya.

BACA JUGA :  Sambut Hari Bhayangkara Ke-80, Pemkot Jambi, Polresta Jambi dan Baznas Kolaborasi Bedah Rumah Mak Gambreng

Pemkot Jambi, lanjut A. Ridwan, juga berharap dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus diperkuat. Dukungan tersebut tidak hanya berupa anggaran, tetapi juga peningkatan kapasitas, pendampingan, serta berbagai kebutuhan dalam penanggulangan bencana.

“Kami juga membutuhkan dukungan dari BNPB Pusat, bukan hanya dari sisi anggaran, tetapi juga dalam bentuk bantuan dan penguatan lainnya. Karena penanggulangan bencana membutuhkan kolaborasi bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kota Jambi, Dodi, mengatakan uji publik tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Jambi Tahun 2026.

Setelah uji publik, dokumen tersebut akan melalui proses asistensi oleh BNPB Pusat sebelum ditetapkan menjadi dokumen resmi yang nantinya menjadi pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Jambi.

“Setelah kegiatan ini, akan dilakukan asistensi oleh BNPB Pusat hingga nantinya dokumen tersebut menjadi dokumen resmi yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah,” ujar Dodi.

Ia menjelaskan, Kajian Risiko Bencana merupakan instrumen penting untuk membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana.

BACA JUGA :  Pemkot Jambi Tegas! Aktivitas Geng Motor Dibubarkan, Pelaku Dibina dan Diproses Hukum

Melalui kajian tersebut, pemerintah dapat memetakan potensi ancaman, tingkat kerentanan, serta kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai risiko bencana.

“Melalui forum ini, kita dapat mendeteksi secara dini berbagai ancaman bencana yang ada di Kota Jambi, seperti banjir, kekeringan, karhutla, tanah longsor, dan potensi bencana lainnya,” jelasnya.

Dodi berharap seluruh peserta aktif memberikan masukan dan informasi berdasarkan kondisi di lapangan. Dengan demikian, Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Jambi Tahun 2026 dapat disusun secara komprehensif dan benar-benar menjadi acuan dalam menentukan langkah penanggulangan bencana.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersatu padu dan memperkuat kolaborasi dalam penanggulangan bencana di Kota Jambi,” pungkasnya. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *