JAKARTA, CERITAJAMBI.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memperkuat pelindungan konsumen sektor keuangan dengan memperluas cakupan layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
Melalui kebijakan ini, LAPS SJK kini juga dapat menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan Bank Indonesia.
Penguatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK antara OJK dan BI tentang Tata Cara Kerja Sama dan Koordinasi dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Penandatanganan dilakukan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, bersama Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, dalam rangkaian Kick-Off Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen Tahun 2027 (GEBER PK 2027) di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dicky mengatakan, kerja sama tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian sengketa konsumen sekaligus mengurangi potensi kerugian masyarakat.
Menurutnya, setiap pengaduan konsumen harus menjadi bahan evaluasi bagi industri jasa keuangan untuk memperbaiki produk, layanan, dan perilaku usaha.
“Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen. Kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem. Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan,” kata Dicky.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara OJK, BI, kementerian/lembaga, serta industri jasa keuangan dalam membangun ekosistem pelindungan konsumen yang terintegrasi.
Sinergi tersebut mencakup upaya pencegahan risiko, penanganan pengaduan, hingga penyelesaian sengketa secara adil.
Sementara itu, Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan bersama tersebut akan memperkuat koordinasi OJK dan BI dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS sesuai kewenangan masing-masing.
LAPS SJK memperoleh persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2021.
Lembaga ini menyediakan layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengedepankan prinsip independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, serta kemudahan akses bagi konsumen.
Perluasan layanan semakin diperkuat setelah Bank Indonesia memberikan persetujuan kepada LAPS SJK pada 6 Oktober 2026 untuk menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan BI.
Kebijakan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan pilihan kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa yang telah memperoleh persetujuan otoritas sektor keuangan atau melalui pengadilan.
Dalam mekanisme penyelesaian sengketa, Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab menangani pengaduan konsumen melalui mekanisme internal atau Internal Dispute Resolution (IDR).
Apabila pengaduan yang mengandung unsur sengketa belum mencapai kesepakatan melalui mekanisme tersebut, konsumen dapat melanjutkan penyelesaian melalui LAPS SJK dengan mekanisme External Dispute Resolution (EDR), sesuai persyaratan yang berlaku, atau melalui pengadilan.
Namun, LAPS SJK hanya menangani sengketa yang bersifat keperdataan dan telah memenuhi persyaratan penanganan pengaduan internal, tetapi belum menemukan kesepakatan penyelesaian.
Sengketa yang diajukan juga tidak boleh sedang dalam proses atau telah memperoleh putusan dari pengadilan, arbitrase, maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
OJK dan BI menegaskan pentingnya kesiapan operasional LAPS SJK serta komitmen pelaku usaha dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
Dengan perluasan layanan ini, penyelesaian sengketa konsumen sektor keuangan diharapkan semakin efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha.






