CERITAJAMBI.COM — Wakil Ketua III DPRD Kota Jambi, Naim, angkat bicara terkait sorotan terhadap anggaran pokok pikiran (pokir) dewan yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di kawasan Lorong Kenangan, Kota Jambi.
Sorotan muncul setelah adanya dokumen daftar usulan kegiatan pokir DPRD Kota Jambi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Jambi. Dalam dokumen tersebut, tercatat sejumlah usulan pembangunan infrastruktur dengan total nilai sekitar Rp1 miliar.
Anggaran itu terbagi dalam tiga usulan, masing-masing Rp300 juta, Rp200 juta dan Rp500 juta.
Lokasi kegiatan yang diusulkan berada di kawasan yang juga merupakan tempat tinggal Naim. Kondisi tersebut kemudian memunculkan anggapan bahwa pokir tersebut berkaitan dengan kepentingan pribadi.
Namun, Naim membantah anggapan tersebut.
Ia menegaskan, usulan pembangunan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya saat melaksanakan reses.
Menurut Naim, warga Lorong Kenangan sudah cukup lama mengusulkan pembangunan parit dan drainase tertutup. Persoalan drainase menjadi perhatian warga karena setiap kali hujan turun, sejumlah rumah di kawasan tersebut kerap terdampak genangan.
Tak hanya persoalan banjir, perbaikan jalan juga dinilai penting karena akses tersebut menjadi jalur alternatif masyarakat ketika terjadi kemacetan di kawasan Simpang Kenali dan Simpang Jerambah Bolong.
“Lorong Kenangan sudah lama mengusulkan parit dan drainase tertutup. Setiap kali hujan banyak rumah warga yang terdampak banjir,” demikian penjelasan yang disampaikan terkait aspirasi warga.
Warga juga menyebut pembangunan infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan. Selain mengurangi persoalan genangan, akses jalan yang lebih baik akan memudahkan kendaraan melintas ketika jalur utama mengalami kemacetan.
Ketua RT 09 Lorong Kenangan bersama warga bahkan menyampaikan apresiasi atas adanya tindak lanjut terhadap aspirasi tersebut.
Bagi Naim, lokasi pembangunan yang kebetulan berada di kawasan tempat tinggalnya tidak serta-merta menjadikan program tersebut sebagai kepentingan pribadi.
Ia menekankan bahwa dirinya sebagai anggota DPRD memiliki kewajiban menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme reses.
Karena itu, Naim berharap usulan tersebut dapat segera direalisasikan oleh Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas PUTR, mengingat persoalan drainase dan akses jalan tersebut telah lama menjadi kebutuhan warga.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, Naim menegaskan bahwa pokir tersebut merupakan bagian dari upaya memperjuangkan kebutuhan masyarakat, bukan fasilitas yang diperuntukkan bagi kepentingan pribadi.
