JAMBI,CERITAJAMBI.COM — Pemerintah Kota Jambi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat langkah antisipasi menghadapi sejumlah persoalan yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan, kesehatan masyarakat hingga pelayanan publik.
Tiga isu utama menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda yang dipimpin Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Senin (24/8/2026).
Rakor tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, Kapolresta Jambi Kombes Pol. Ananto Herlambang, Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Dr. Kamin, Dandim 0415/Jambi Letkol Inf. Putra Negara, Dandenpom II/2 Jambi Letkol Cpm Deka Piro Sandira, Sekda Kota Jambi A. Ridwan serta jajaran OPD dan unsur masyarakat terkait.
Pembahasan mencakup maraknya aktivitas kelompok berandalan bermotor, kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dampak asap terhadap kualitas udara, serta potensi terganggunya pasokan air bersih akibat menurunnya debit Sungai Batanghari.
Maulana mengatakan, seluruh persoalan tersebut membutuhkan respons bersama dan tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja.
“Menyikapi sejumlah persoalan tersebut, kita akan meningkatkan status siaga untuk mengantisipasi beberapa permasalahan tadi,” ujar Maulana.
Jam Malam untuk Tekan Aktivitas Berandalan Bermotor
Persoalan kelompok berandalan bermotor menjadi salah satu perhatian serius dalam rakor. Pemkot Jambi bersama aparat keamanan akan memperkuat upaya pencegahan, pengawasan hingga penindakan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemberlakuan jam malam. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi aktivitas anak-anak dan remaja pada waktu yang dinilai rawan.
Maulana juga meminta orang tua lebih aktif mengawasi pergaulan dan aktivitas anak-anak mereka.
“Dengan maraknya aktivitas berandalan bermotor, kita akan memberlakukan jam malam. Kita juga mengharapkan peran aktif orang tua dalam mengawasi anak-anak,” katanya.
Berdasarkan data Polresta Jambi yang dipaparkan dalam rakor, aktivitas berandalan bermotor telah terdeteksi di 12 sekolah jenjang SMA dan 14 sekolah jenjang SMP di Kota Jambi.
Data tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat.
Karhutla Jadi Perhatian, Kebakaran Permukiman Juga Diwaspadai
Selain keamanan, kondisi cuaca kering dan ancaman karhutla turut menjadi perhatian.
Maulana mengatakan Kota Jambi tidak memiliki kawasan hutan yang luas seperti sejumlah daerah di sekitarnya. Namun, asap dari kebakaran di wilayah tetangga tetap berpotensi memberikan dampak terhadap Kota Jambi.
Karena itu, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran permukiman.
“Yang harus kita antisipasi adalah kebakaran di daerah tetangga. Namun, yang perlu menjadi perhatian kita adalah kebakaran permukiman dan kesiapan armada pemadam kebakaran,” jelasnya.
BPBD Kota Jambi akan menyiapkan posko terpadu yang melibatkan berbagai unsur. Posko tersebut nantinya menjadi pusat informasi dan pelaporan perkembangan situasi di lapangan.
“BPBD juga akan membuat posko yang diisi oleh seluruh unsur kepentingan, sehingga semua laporan ada di situ untuk dilaporkan kepada Wali Kota,” tambah Maulana.
Patroli juga akan ditingkatkan untuk mencegah aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk pembakaran sampah dan pembukaan lahan dengan cara dibakar.
“Kita akan melakukan patroli secara masif untuk memastikan tidak ada masyarakat yang melakukan hal tersebut, sehingga potensi kebakaran dapat kita antisipasi,” tegasnya.
ISPU Dipantau, Sekolah Jadi Perhatian
Dampak asap terhadap kualitas udara juga menjadi perhatian pemerintah. Maulana meminta masyarakat mengikuti perkembangan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan meningkatkan kewaspadaan apabila kualitas udara memburuk.
Masyarakat diimbau menggunakan masker serta mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara masuk kategori tidak sehat.
Untuk sektor pendidikan, Maulana mengatakan keputusan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka akan melihat perkembangan ISPU.
“Kalau terus-menerus ISPU kita berada di atas 200, baru kita liburkan tentunya sesuai kewenangan Pemkot Jambi. Kita akan memberikan kriteria dan evaluasi yang dapat diperpanjang setiap tiga hari,” jelasnya.
Informasi mengenai kualitas udara dan kebijakan pemerintah akan disampaikan melalui Diskominfo Kota Jambi.
Maulana mengatakan pemerintah belum mengambil kebijakan untuk melarang seluruh aktivitas masyarakat karena hal tersebut juga dapat berdampak terhadap roda perekonomian.
“Kepada masyarakat umum, melalui Diskominfo akan memberikan informasi melalui media sosial. Kita belum mengambil langkah melarang aktivitas secara keseluruhan, karena tentunya akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat,” lanjutnya.
Di tengah kondisi cuaca kering dan menurunnya debit air, Maulana juga mengajak masyarakat melakukan Salat Istisqa di rumah-rumah ibadah sebagai bagian dari ikhtiar bersama.
Debit Batanghari Turun, Distribusi Air Disiapkan
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah potensi berkurangnya pasokan air bersih.
Menurunnya debit Sungai Batanghari dapat berdampak terhadap ketersediaan air baku yang digunakan Perumda Air Minum Tirta Mayang untuk proses pengolahan dan distribusi kepada masyarakat.
Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi keterbatasan pasokan air di sejumlah wilayah.
“Untuk distribusi air, akan ada tambahan bantuan distribusi yang dibantu oleh Damkar ke wilayah prioritas berdasarkan laporan dengan kebutuhan paling tinggi,” ujar Diza.
Diza mengatakan penyaluran bantuan air akan diarahkan berdasarkan data dan laporan dari lapangan, sehingga wilayah dengan kebutuhan paling mendesak menjadi prioritas.
Pemkot Jambi juga mempertimbangkan dukungan penyediaan masker melalui rumah sakit daerah apabila kondisi dan anggaran memungkinkan.
“Ini bukan hal yang bisa dilakukan sendiri-sendiri, namun harus bersama berdasarkan data-data yang diperoleh,” tegas Diza.
Deklarasi Lawan Kelompok Kriminal Bermotor
Dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan deklarasi sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan Kota Jambi terbebas dari kelompok kriminal bermotor.
Deklarasi turut memperkuat komitmen seluruh pihak dalam melakukan pencegahan, pemantauan dan penanganan karhutla di Kota Jambi.
Penandatanganan dilakukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi bersama unsur Forkopimda serta sejumlah lembaga dan organisasi masyarakat.
Maulana menegaskan, perkembangan keamanan, karhutla, kualitas udara dan ketersediaan air bersih akan terus dipantau.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat menjadi kunci agar berbagai persoalan tersebut dapat ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Dengan kebersamaan dan koordinasi yang kuat, kita berharap keamanan, kenyamanan, kesehatan masyarakat, serta pelayanan publik di Kota Jambi tetap terjaga,” pungkas Maulana. (*)
