JAKARTA,CERITAJAMBI.COM – Wacana kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite kembali menguat. Harga bahan bakar yang saat ini dipatok Rp10.000 per liter diprediksi bisa naik hingga Rp11.500 per liter atau sekitar 10–15 persen, seiring tekanan berat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, menilai penyesuaian harga menjadi opsi realistis untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah lonjakan harga minyak global.
Menurutnya, konflik geopolitik seperti ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran telah mendorong harga minyak dunia naik signifikan, sehingga berdampak langsung pada beban subsidi energi pemerintah.
“Jika tidak disesuaikan, kompensasi energi akan membengkak dan berisiko memperlebar defisit APBN,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).
Beban Negara Membengkak
Fabby mengungkapkan, setiap kenaikan 1 dolar AS di atas asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN dapat menambah beban fiskal hingga Rp6,5 triliun–Rp6,8 triliun per tahun. Dalam kondisi harga minyak yang terus merangkak naik, tekanan ini dinilai semakin sulit dikendalikan.
Skema subsidi Pertalite yang selama ini diterapkan membuat selisih antara harga pasar dan harga jual ditanggung negara melalui kompensasi kepada Pertamina. Akibatnya, ketika harga minyak global naik, beban kompensasi ikut melonjak tajam.
Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan sulit: menambah utang untuk menutup subsidi atau menaikkan harga BBM di dalam negeri.
Dilema Kebijakan: Naikkan Harga atau Tahan Subsidi
Di satu sisi, pemerintah sebelumnya menegaskan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan solar masih dipertahankan meski harga minyak dunia menembus USD100 per barel. Namun di sisi lain, berbagai langkah penghematan mulai ditempuh, termasuk kebijakan work from home (WFH) satu hari per pekan guna menekan konsumsi BBM.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal bahwa ruang fiskal semakin sempit.
Fabby menekankan, kenaikan harga bukan hanya soal menjaga APBN, tetapi juga untuk mengendalikan konsumsi energi agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Risiko ke Daya Beli Masyarakat
Meski demikian, rencana kenaikan harga Pertalite berpotensi memicu tekanan terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang masih bergantung pada BBM subsidi.
Karena itu, pemerintah diminta menyiapkan skema perlindungan sosial jika kebijakan ini benar-benar diambil, mulai dari bantuan langsung hingga subsidi transportasi.
“Penyesuaian harga bisa dilakukan, tetapi harus diikuti perlindungan bagi kelompok rentan agar dampaknya tidak meluas,” tegas Fabby.
BBM Non-Subsidi Ikut Terancam Naik
Sementara itu, untuk BBM non-subsidi seperti Pertamax dan sejenisnya, harga sangat bergantung pada fluktuasi minyak dunia. Kenaikan harga pada awal April 2026 dinilai sangat mungkin terjadi, mengikuti tren global.
Situasi ini mempertegas bahwa sektor energi nasional sedang berada dalam tekanan berat. Keputusan pemerintah dalam waktu dekat akan menjadi penentu: menjaga stabilitas fiskal atau mempertahankan daya beli masyarakat di tengah gejolak harga energi global. (*)
