JAMBI, CERITAJAMBI.COM – Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarely (KFA) meminta manajemen Jambi Bisnis Center (JBC) merespon cepat apa yang telah dilakulan oleh pemerintah.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) membahas banjir yang digelar Komisi III bersama Dinas PU Kota Jambi dan Provinsi, DLH Kota Jambi, DPMPTSP, JBC dan BWSS pada jumat 25 Oktober 2024. KFA meminta kepada JBC untuk menjalankan apa yang ada di dokumen amdal.
“Sudah ada upaya pemerintah dalam memperhatikan inbeatasi berjalan dengan baik, dengan beberapa teguran. Itu wujud pemerintah untuk melakukan pembinaan,” jelas Faried.
Faried juga menyebut, pemerintah kota sangat mendukung adanya investasi yang masuk.
“Bapak (pihak JBC, red) menjelaskan banyak dampak positif JBC, tapi dampak lingkungan harus diperhatikan. Harapan kami bapak invetasi yang bersahabat, karena kita tidak mau dibentur-benturkan kota dengan provinsi.”ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala dinas DLH Kota Jambi Ardi menjelaskan bahwa telah sering melakukam teguran kepada pihak JBC. Teguran pertama dilayangkan pada Desember 2021, dan teguran kedua hingga ketiga diberikan pada tahun 2022 dan 2023.
Ardi bahkan dengan terang-terangan meminta JBC untuk melaksanakan apa yang ada didokumen amdal, dan menyebut amdal bukan pajangan.
“Amdal itu bukan hanya dokumen pajangan, tapi harus dijalankan sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh para ahli lingkungan,” tegasnya.
Selain membangun kolam retensi, JBC juga memiliki kewajiban untuk membuat biopori, mengingat kawasan tersebut dulunya merupakan daerah resapan air.
