JAMBI ,CERITAJAMBI.COM– Pembangunan turap di Sungai Kenali Besar, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, menjadi sorotan. Pasalnya, proyek tersebut berada di kawasan yang disebut memiliki keterkaitan dengan lingkungan tempat tinggal anggota DPRD Kota Jambi, Menno Eka Desthya.
Sorotan pun mengarah pada penggunaan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dalam pembangunan turap tersebut. Menno yang merupakan anggota Komisi IV DPRD Kota Jambi akhirnya buka suara terkait proyek itu.
Menno mengakui pembangunan turap tersebut merupakan bagian dari Pokir yang diperjuangkannya. Namun, ia membantah jika pembangunan turap tersebut ditujukan untuk mengamankan aset atau tanah milik pribadinya.
“Iya, itu Pokir saya. Berdasarkan usulan warga yang meminta tolong kepada saya. Itu sudah dari tahun lalu,” kata Menno saat diwawancarai, Selasa (15/9/2026).
Menurut Menno, usulan pembangunan turap telah disampaikan warga sejak 2025. Warga meminta bantuan karena kondisi tebing Sungai Kenali Besar dinilai rawan longsor dan berpotensi mengancam sejumlah fasilitas maupun bangunan di sekitar aliran sungai.
Ia menyebut terdapat pemakaman umum, Masjid Al Muhajirin, sejumlah rumah warga serta TPS3R yang berada di kawasan yang dianggap rawan terdampak longsor dan abrasi sungai.
“Jadi kita berupaya membantu pembangunan turap dengan cara menggunakan Pokir dewan,” ujarnya.
Menno mengatakan, permintaan warga tersebut terus disampaikan kepadanya. Sebagai wakil rakyat di daerah tersebut, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
“Setiap kegiatan warga pasti bertanya-tanya, Bu, sungai kita itu buk, lihatlah. Sehingga kita usahakan membantu,” katanya.
Menno juga secara tegas membantah anggapan bahwa pembangunan turap tersebut berkaitan dengan upaya mengamankan tanah atau aset miliknya.
“Coba saja lihat, apakah tanah itu milik saya. Bisa dicek datanya. Saya mohon maaf nian ya, itu bukan tanah saya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dari hasil peninjauan ditemukan sejumlah titik yang dinilai rawan, termasuk sekitar tiga rumah warga, TPS3R, pemakaman dan bangunan masjid. Namun, pembangunan turap yang terealisasi saat ini hanya sepanjang 67 meter.
Menno menyebut panjang tersebut menyesuaikan kemampuan anggaran Pokir yang tersedia. “Saya ingin banyak. Kalau bisa semua aliran sungai dipasang turap agar terhindar dari longsor,” ujarnya.
Ia mengaku telah menyampaikan kepada warga bahwa pembangunan turap tidak bisa dilakukan sekaligus karena keterbatasan anggaran.Beli Bahan Bangunan
“Saya juga telah menceritakan kepada warga, kalau semua dibangun kita tidak sanggup kalau sekaligus. Bertahap,” imbuhnya. Kenapa Titik Itu yang Dibangun Pertanyaan lain yang muncul adalah alasan pembangunan turap justru dimulai dari titik tersebut, bukan dari kawasan sekitar masjid atau pemakaman yang juga disebut rawan. Menno mengaku penentuan titik pembangunan merupakan hasil kajian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Jambi.
“Ya, kita tidak mengetahui. Yang pasti laporan dari PU, karena jembatan itu sudah mulai tergerus. Sehingga dari sana terlebih dahulu. Nanti bisa dilanjutkan lagi,” jelasnya.
Ia menegaskan, dirinya justru ingin agar pembangunan turap dapat melindungi fasilitas umum dan rumah warga yang berada di sepanjang aliran sungai tersebut.Beli Bahan Bangunan “Yang saya ingin itu dari belakang masjid sampai tanah pemakaman di belakang, sampai rumah warga serta TPS3R,” katanya.
Menurutnya, pembangunan turap sepanjang 67 meter saat ini merupakan bentuk kemampuan anggaran yang tersedia. Ia berharap pembangunan dapat dilanjutkan apabila terdapat anggaran pada tahap berikutnya. “Insyaallah jika kita memiliki anggaran lagi, maka kita akan menambah turap tersebut, kedua sisi sungai,”ujarnya.
Menno juga menegaskan bahwa teknis pembangunan sepenuhnya berada pada Dinas PUTR Kota Jambi, termasuk menentukan titik prioritas berdasarkan kondisi lapangan dan anggaran Pokir yang tersedia. “Kalau saya tidak membantu masyarakat, saya sebagai dewan menjadi beban diri saya,”pungkasnya.(*)
