JAMBI,CERITAJAMBI.COM – Pemerintah Kota Jambi mencatat capaian tertinggi Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) se-Provinsi Jambi pada 2025.
Berdasarkan realisasi IKAD yang disampaikan Pemerintah Provinsi Jambi, Kota Jambi mencatat nilai 6,75, menjadi angka tertinggi dibandingkan 10 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi.
Capaian tersebut tertuang dalam Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Nomor UND.500/2046/SETDA.PRKM/IX/2026 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, S.H., M.H., pada 17 September 2026.
Surat tersebut memuat realisasi capaian IKAD 2025 sekaligus target IKAD 2027 bagi kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
IKAD merupakan salah satu proksi indikator inklusi keuangan yang menjadi bagian dari Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator tersebut juga wajib dimuat dan diintegrasikan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten/kota.
Dari data yang tercantum, nilai IKAD Kota Jambi sebesar 6,75, terpaut cukup jauh dari daerah lain. Kabupaten/kota lainnya mencatat angka antara 3,78 hingga 4,65.
Kota Sungai Penuh berada di posisi berikutnya dengan nilai 4,65, disusul Kabupaten Bungo 4,44 dan Kabupaten Kerinci 4,38.
Berikut realisasi IKAD 2025 dan target 2027 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi:
Kabupaten Kerinci: 4,38 → 4,45
Kabupaten Merangin: 4,25 → 4,33
Kabupaten Sarolangun: 4,23 → 4,30
Kabupaten Batanghari: 4,28 → 4,35
Kabupaten Muaro Jambi: 4,22 → 4,30
Kabupaten Tanjung Jabung Timur: 3,78 → 3,87
Kabupaten Tanjung Jabung Barat: 3,98 → 4,06
Kabupaten Tebo: 4,09 → 4,17
Kabupaten Bungo: 4,44 → 4,51
Kota Jambi: 6,75 → 6,77
Kota Sungai Penuh: 4,65 → 4,71
Capaian 6,75 tersebut kemudian menjadi dasar penetapan target IKAD Kota Jambi pada 2027 sebesar 6,77.
Nilai tersebut mencerminkan indikator akses masyarakat terhadap layanan dan produk keuangan formal di daerah. Peningkatan akses keuangan juga menjadi salah satu bagian dalam upaya memperkuat inklusi keuangan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah Kota Jambi selanjutnya diarahkan untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas. (*)
