JAKARTA,CERITAJAMBI.COM – Aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, kembali menuai sorotan tajam dari parlemen. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rofik Hananto, mendesak pemerintah untuk menghentikan secara permanen seluruh kegiatan pertambangan nikel di kawasan konservasi tersebut.
Menurut Rofik, Raja Ampat bukan sekadar wilayah administratif, melainkan pusat biodiversitas laut tertinggi di dunia yang harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi merusak, termasuk pertambangan.
“Setiap aktivitas ekstraktif seperti pertambangan nikel di kawasan ini berisiko besar merusak ekosistem yang unik, rapuh, dan tak tergantikan,” tegas Rofik, Senin 9 Juni 2025.
Ia menyebutkan, kehadiran perusahaan tambang di Raja Ampat bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dijunjung tinggi oleh negara. Karena itu, ia mendesak perlunya dilakukan moratorium total, bahkan pelarangan permanen terhadap seluruh kegiatan tambang di kawasan lindung dan konservasi.
Rofik juga menyoroti pentingnya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang objektif, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan agar keputusan terkait eksploitasi sumber daya alam tidak menjadi sumber kecurigaan publik.
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa aktivitas tambang di Raja Ampat tidak hanya berisiko merusak lingkungan, tapi juga mengancam mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada sektor pariwisata dan perikanan berkelanjutan.
“Alih-alih menyejahterakan, tambang bisa menimbulkan konflik sosial, kemiskinan, dan ketimpangan baru. Pemerintah harus berpihak kepada masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan hidup,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa menjaga Raja Ampat adalah bagian dari menjaga reputasi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap konservasi, perubahan iklim, dan pembangunan hijau.“Ini adalah ujian integritas kebijakan kita,” tutupnya.(*)
