JAMBI,CERITAJAMBI.COM – Pemerintah Kota Jambi terus mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 agar mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah pada paruh kedua tahun ini.
Hingga awal Juli 2026, realisasi belanja daerah telah mendekati 50 persen, sementara pendapatan dari sektor pajak telah mencapai sekitar 53 persen dari target.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Jambi, Maulana, usai memimpin rapat evaluasi realisasi APBD seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2026 di Aula Bapperida Kota Jambi, Senin (6/7/2026).
Menurut Maulana, capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan APBD masih berjalan sesuai rencana.
Meski demikian, seluruh OPD diminta mempercepat penyerapan anggaran agar berbagai program pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat sekaligus memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah.
“Secara umum realisasi belanja kita sudah mendekati 50 persen. Deviasinya tidak terlalu besar. Ini akan terus kita dorong supaya APBD benar-benar mampu menjadi stimulus ekonomi melalui berbagai program kegiatan dan pembangunan,” ujarnya.
Dari sisi pendapatan, Maulana menyebut penerimaan pajak menunjukkan tren positif dengan capaian sekitar 53 persen.
Sementara itu, realisasi retribusi masih menghadapi tantangan akibat perubahan regulasi yang menyebabkan sejumlah jenis retribusi tidak lagi dapat dipungut.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Jambi membentuk tim yang melibatkan unsur asisten dan staf ahli guna merumuskan strategi peningkatan pendapatan daerah sekaligus memastikan belanja pemerintah berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kita ingin keseimbangan antara pendapatan dan belanja tetap terjaga. Evaluasi ini juga menjadi pijakan penting dalam penyusunan APBD Tahun 2027,” katanya.
Dalam evaluasi tersebut, Maulana juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara progres fisik dan realisasi keuangan pada sejumlah kegiatan.
Beberapa proyek telah berjalan di lapangan, namun pencairan anggarannya belum dilakukan sehingga menimbulkan selisih yang cukup besar.
Karena itu, ia meminta seluruh OPD segera menyelesaikan proses administrasi dan mempercepat pencairan anggaran agar belanja pemerintah dapat segera menggerakkan roda perekonomian.
“Ternyata ada kegiatan yang realisasi fisiknya sudah berjalan, tetapi keuangannya belum dicairkan. Saya minta ini segera diselesaikan sehingga belanja pemerintah bisa memberikan dampak langsung terhadap perekonomian,” tegasnya.
Pemerintah Kota Jambi menargetkan evaluasi lanjutan dilaksanakan pada 30 Agustus 2026.
Langkah tersebut dilakukan agar masih tersedia waktu untuk melakukan percepatan terhadap program-program yang realisasinya belum sesuai target sehingga penyelesaian pekerjaan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
“Kalau evaluasi dilakukan pada Agustus, kita masih punya ruang melakukan percepatan. Jangan menunggu akhir tahun karena waktunya sudah sangat terbatas untuk menyelesaikan program,” pungkas Maulana. (*)
