CERITAJAMBI. COM– Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi melakukan peninjauan ke Terminal Rawasari, Kamis (20/11), guna mengevaluasi efektivitas fasilitas terminal dan usulan anggaran Rp1 miliar untuk program bus listrik.
Kunjungan dipimpin Ketua Banggar DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, bersama sejumlah anggota. Hasil peninjauan menunjukkan banyak fasilitas terminal belum termanfaatkan maksimal. Dari 27 kios, hanya 10 unit yang beroperasi.
“Fasilitas publik ini milik pemerintah dan harus dimanfaatkan seluas-luasnya untuk masyarakat tanpa membebani biaya. Jika diberdayakan, kreativitas dan ekonomi warga bisa tumbuh,” ujar Kemas Faried.
Ia menambahkan, Terminal Rawasari memiliki ruang rooftop yang berpotensi menjadi pusat aktivitas komunitas atau ruang kreatif bagi anak muda. Banggar menilai Dishub perlu lebih aktif membuka akses pemanfaatan fasilitas tersebut.
Selain itu, Banggar membahas rencana pembiayaan bus listrik yang hingga kini masih bersifat investasi. Kemas Faried menegaskan keputusan melanjutkan atau menghentikan program tersebut bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
“Semua masih dibahas. Keputusan final melihat kemampuan APBD,” ujarnya.
Anggota Banggar, Zayadi, menilai alokasi Rp1 miliar untuk bus listrik tidak tepat sasaran. Ia menyebut manfaat bus listrik sangat terbatas, sementara kondisi transportasi rakyat justru memprihatinkan.
“Hanya beberapa unit bus listrik sudah makan anggaran Rp1 miliar. Padahal masih ada sekitar 60 angkot yang kondisinya sangat memprihatinkan,” kritiknya.
Menurutnya, anggaran tersebut lebih bermanfaat jika dialihkan sebagai subsidi angkot, karena langsung dirasakan masyarakat dan pemilik angkot yang kini “hidup segan mati tak mau.”
“Bus listrik ini manfaatnya hanya menyentuh segelintir pihak, bahkan lebih menguntungkan pengusaha dari luar kota,” tegasnya.
Zayadi juga menyoroti Terminal Rawasari yang sudah menghabiskan anggaran daerah hingga puluhan miliar, namun belum hidup karena lemahnya armada angkot yang mendukung operasional terminal.
“Tugas pemerintah menghidupkan terminal ini. Karena itu, saya menilai anggaran Rp1 miliar jauh lebih tepat untuk subsidi angkot, bukan bus listrik,” tutupnya.
