Rakor Penanganan Kegawatdaruratan Medis : Wali Kota Maulana Tegaskan Pentingnya Keterpaduan Layanan Faskes 

“Kami telah menyiapkan satu unit layanan baru melalui Call Center Bahagia dalam bentuk UPTD yang siap merespons berbagai kegawatdaruratan. Selain itu, kami juga membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan pimpinan setingkat eselon II, sebagai penguatan sistem layanan satu pintu,” ungkap Maulana.

Langkah ini, lanjut Maulana, menjadi bagian dari implementasi visi Kota Jambi Bahagia, sebuah kota perdagangan dan jasa yang bersih, aman, harmonis, agamis, inovatif, dan sejahtera.

UPTD Call Center Bahagia nantinya akan dipimpin seorang dokter eselon IV A, didampingi sekretaris eselon IV B, dan akan bersinergi dengan unsur kepolisian serta TNI dalam merespons kondisi darurat secara kolaboratif.

“Layanan ini akan kami buat semudah mungkin untuk diakses masyarakat, bebas pulsa, dan siap siaga kapan pun dibutuhkan. Semua sistem yang terhubung akan bergerak bersamaan,” tegas Wali Kota.

BACA JUGA :  Wali Kota Maulana Buka Pemilihan Putra Putri Banjuran Budayo 2026, Dorong Generasi Muda Lestarikan Budaya Jambi

Selain itu, Wali Kota Maulana juga menegaskan koordinasi dan sinergi yang baik mempunyai peran penting mewujudkan SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) dalam memberikan pelayanan menyelamatkan nyawa orang.

Tak hanya dari sisi medis dan penyelamatan, Pemkot Jambi juga memperkuat sistem administrasi dukcapil untuk mendukung integrasi data kegawatdaruratan, seperti pendataan kelahiran dan kematian yang langsung terhubung dengan fasilitas kesehatan.

Wali Kota Maulana juga menyampaikan bahwa ke depan titik-titik posko pemadam kebakaran akan diperluas hingga menjangkau setiap kecamatan, demi mempercepat waktu tanggap darurat.

Selain pelayanan darurat medis, sinergi Pemkot Jambi dengan BPJS juga terus diperluas untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.

BACA JUGA :  Dari Infrastruktur hingga Layanan Publik, Ini Deretan Hasil Kerja Setahun Maulana-Diza Pimpin Kota Jambi

“Pelayanan yang baik adalah hak rakyat. Dan pemerintah harus hadir untuk menjamin itu,” pungkas Maulana.

Rakor ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara peserta dan narasumber, yang juga turut dihadiri Staf Ahli Wali Kota, sejumlah Kepala OPD, Kepala Puskesmas serta stakeholder kesehatan lainnya di lingkup Kota Jambi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *